PALEMBANG, iNewspalembang.id - Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumsel mengingatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Sumsel, juga Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas menjelang hari pencoblosan Pilkada Gubernur Sumsel 2024 di Sumsel, 27 November mendatang.
Ketua BBHAR DPD PDIP Sumsel Firly Darta menyatakan, pihaknya bersama Tim Advokasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) nomor urut 03, Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (ERA) saat ini sedang dalam mode tempur.
"Kami siapkan 600 gabungan advokat, juga 27 ribu saksi di TPS, untuk mengawal perolehan suara pasangan ERA. Kami minta penyelenggara pemilu untuk menjalankan fungsinya sesuai Undang Undang yang berlaku dan tetap menjaga netralitas," ujar dia kepada awak media, ditemui di DPD PDIP Sumsel, di Palembang, Senin (25/11/2024).
Firly mengatakan, pihaknya juga menyiapkan personel Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic (politik uang), serta telah pula membentuk posko pengaduan, terkait laporan dugaan pelanggaran pilkada, yang dilakukan paslon maupun tim pemenangan dua pasangan kandidat lain di kontestasi Pilkada Gubernur Sumsel 2024 ini.
"Wilayah Kabupaten OKU Timur, Ogan Ilir, dan Lahat jadi fokus pengawasan kita, karena merupakan daerah rawan dan netralitasnya tidak terjaga. Sudah ada dua laporan dugaan kecurangan di Kota Lubuklinggau, baik untuk pelaksanaan Pilkada Lubuklinggau dan Pilkada Gubernur Sumsel disana, yang telah kita kaji dan laporkan," kata dia.
Kepada pihak terkait dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, ungkap Firly, untuk mengusut tuntas temuan dan laporan terkait dugaan penimbunan sembako untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon di Pilgub Sumsel 2024, di gudang salah partai politik (parpol) di Kota Palembang.
Sementara, Wakil Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Sumsel, Zeldi Dwitama menerangkan, pihaknya telah melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap 27 ribu saksi di TPS secara serentak di 17 kabupaten/kota di Sumsel, untuk mengawal suara pemilih.
"Kami juga membentuk 30 ribu kolektor di tiap kelurahan/desa di 17 kabupaten/kota untuk mengawasi saksi dan tugas tambahan berupa pengawasan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, 27 November mendatang,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
