PALEMBANG, iNewspalembang.id – Kehadiran Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel ini diharapkan bisa memberikan kapasitas hukum dan hak bagi masyarakat.
hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel di Hotel The Zuri Palembang, Kamis (4/5/2023).
Mawardi mengatakan, program BPN Sumsel ini akan mengindentifikasi tanah timbul dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.
“Program ini sangat baik, karena memberikan ruang bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. terima kasih karena ini kebijakan tentang pertahanahan. Dimana pemerintah memberi rumusan kepastian hukum bagi kawasan atau tanah yang selama ini tidak termanfaatkan supaya ada nilai ekonomi bagi masyarakat," kata dia.
Sementara, Kepala BPN Sumsel, Kalvyn Andar Sembiring mengungkapkan, sebenarnya gugus tugas sudah ada sejak 2018 lalu, jadi kehadiranya sudah lima tahun berdiri.
“Oleh karena itu kami berharap kapasitas gugus tugas harusnya semakin kuat dan bersinergi serta dalam mengamanatkan tugas di lingkup Sumsel,” ungkap dia.
Kalvyn meneruskan, selain hal itu BPN Sumsel juga akan mengindetifikasi tanah timbul di kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin diperkirakan ada 700 hektar.
Makanya, BPN Sumsel ingin ada sinergi antar lembaga sehinga bisa memberikan pengaturan tanah timbul itu.
"Kami (BPN Sumsel) siap memberikan data dan memikirkan bagaimana pengaturan ini sesuai regulasi, hal tersebut agar menghindari konflik di kemudian hari," tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
