Soal Isu Dana Mengendap, BPK Diminta Gubernur Dedi Mulyadi Lakukan Audit Kas Daerah Jabar

JAKARTA, iNewspalembang.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta unbtuk melakukan pemeriksaan terhadap alur kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Hal tersebut dinyatakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, bahwa langkah tersebut terkait tudingan adanya dana mengendap di rekening bank milik Pemprov Jabar.

Baca Juga

Jawaban Menkeu Purbaya ke saat Ditanya Wapres Gibran Soal Kegelisahan Pemda Terkait Pemangkasan TKD

Pihaknya, sambung Dedi, tidak menutupi apa pun dan justru ingin transparan dengan membuka ruang audit kepada lembaga resmi negara.

“Kami datang ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman terhadap alur kas Pemprov Jabar, karena BPK yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan. Jadi yang berhak menyatakan ada atau tidaknya dana mengendap adalah BPK,” ujar dia di Jakarta.

Dedi menilai, bahwa tudingan dana mengendap muncul tersebut, karena adanya kesalahpahaman terkait posisi uang daerah yang belum dibelanjakan.

Baca Juga

Rencana Luhut Minta Proyek Family Office Pakai APBN, Menkeu Purbaya: Ya Bangun Saja Sendiri

“Mungkin Pak Purbaya beranggapan uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Padahal alur penggunaannya ada mekanismenya,” kata dia.

Seperti diketahui, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa menyebut, bahwa masih banyak pemerintah daerah yang menempatkan dana dalam bentuk deposito di bank.

Purbaya menuturkan praktik tersebut menandakan dana daerah belum terserap optimal untuk masyarakat.

Baca Juga

Pemerintah bakal Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Baru Jelang Akhir Tahun, Ini Penjelasan Purbaya

Editor : Sidratul Muntaha