Hasil Raker dan RDP, Bupati Muba Terus Perkuat Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan

SEKAYU, iNEWSpalembang.id – Bupati Musi Banyuasin (Muba), M Toha menyatakan, akan terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Toha, saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI secara virtual, dari Kantor KUD Serekah Bersatu Jaya (SBJ), Desa Serekah, Kecamatan Babat Toman, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga

Beri Waktu 6 Bulan Tingkatkan Kinerja, Bupati Muba ke Pimpinan BUMD: Jangan Hanya Jalan di Tempat

“Kami di Muba akan terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi daerah dan menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah,” tegas dia.

Toha menilai, bahwa Raker dan RDP bersama Mendagri, Komisi II DPR RI dan dikuti para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia ini, strategis dan relevan bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Kemudian, sambung Toha, penguatan peran BUMD dan BLUD di Muba akan menjadi prioritas ke depan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Hari ketiga Idul Fitri 1446 H, Ratusan Warga Datangi Kediaman Pribadi Bupati Muba

“Kami terus berinovasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD dan BLUD agar semakin adaptif dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” kata dia.

Sementara, diawal Raker dan RDP tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, momen ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, serta optimalisasi peran BUMD, BLUD, dan pengelolaan kepegawaian daerah.

“Komisi II sangat konsen untuk mengawasi dana transfer dari pusat ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta melihat kemandirian fiskal yang berkembang di daerah-daerah,” ungkap dia.

Baca Juga

JPU Sebut Soal Tersangka Baru Kasus Suap Fee Proyek Dinas PUPR Muba adalah Kewenangan Penyidik

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menambahkan, bahwa pihaknya lebih menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah.

Editor : Sidratul Muntaha