Buntut Konflik dengan PT KAI, Puluhan Warga Kemang Agung Palembang Datangi Kantor Ombudsman

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Buntut dari sikap PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dinilai warga sewenang-wenang, sebanyak 27 warga Kelurahan Kemang Agung mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Jumat (1/12/2023).

Rombongan warga yang di dampingi kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBHSSB), Sigit Muhaimin itu, menyampaikan keluh kesah mereka selama beberapa bulan terakhir saat proses pembebasan lahan berjalan.

Baca Juga

Ini Alasan Kapolda Sumsel Minta KAI Kurangi Perjalanan KA Babaranjang di Muara Enim

Menurut Yudis, salah satu warga Kemang Agung, sebidang tanah miliknya yang sudah bersertifikat hak milik dan belum menemukan kesepakatan nilai ganti rugi, tiba-tiba terkena pengrusakan dan penimbunan oleh alat berat milik PT KAI.

“Saat saya ingin menghentikan pekerjaan alat berat itu, kami didatangi puluhan orang yang dikenal sebagai preman dan melakukan intimidasi ke kami,” ujar dia.

Kemudian, kata Yudis, warga juga mengeluhkan dampak lingkungan terkait proses pengerjaan proyek PT KAI, mulai dari ada rumah yang bergetar dan kaca jendela yang pecah akibat lalu lalang alat berat di lokasi.

Baca Juga

Gubernur Deru Pastikan Stasiun KA Kertapati Siap Layani Mudik Lebaran

“Anak sungai yang sehari-harinya kami gunakan untuk mandi dan mencuci, saat ini sudah tercemar akibat tertutupnya muara anak sungai yang tertimbun batu dan tanah pengerasan proyek,” kata dia.

Yudis dan warga Kemang Agung yang terdampak merasa heran, mengapa PT KAI baru saat ini mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik mereka.

Padahal warga yang bermukim di kawasan tersebut bukan baru beberapa tahun terakhir menempati lahan itu, namun sudah beberapa generasi. Bahkan ada warga yang menunjukkan surat tanah mereka sejak tahun 1957.

Baca Juga

Selama 2021, KAI Salurkan TJSL Rp19 Miliar 

Penjelasan warga Kemang Agung lainnya, dahulu tanah PT KAI diketahui sekitar hanya 20 meter dari bibir rel dan warga mengakui tidak mempersoalkan, jika dilakukan penggusuran terhadap bangunan pada jarak tersebut.

Namun, belakangan ini PT KAI mengklaim lahan mereka hingga ratusan meter dari as rel kereta berdasarkan Grondkaart (peta Belanda) Tahun 1912. Kondisi tersebut menjadikan warga resah, lantaran kerap didatangi oknum aparat kepolisian yang ikut menanyakan alasan kepada warga, mengapa tidak mau digusur atau yang datang untuk menyampaikan Surat Panggilan Permintaan Keterangan ke Polda.

Terkait hal itu, Sigit Muhaimin mengungkapkan, pada prinsipnya mereka tidak menginginkan adanya benturan antara PT KAI dengan warga, dan ingin agar kasus ini dapat diselesaikan dengan musyarawah.

Baca Juga

Dua Kereta Api Batubara Tabrakan di Muara Enim

“Namun tetap didasari rasa keadilan bagi masyarakat. Karena yang diharapkan adalah ganti rugi yang wajar, bukan dengan nilai ganti rugi sepihak yang rendah,” ungkap dia.

Sementara, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah menerangkan, pihaknya akan berlaku adil dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

“Pemanggilan Pelapor dan warga hari ini dilakukan untuk mengkonfirmasi data/dokumen yang telah diterima dan mendengarkan informasi secara lebih utuh,” terang dia.

Baca Juga

Kereta Rel Diesel Elektrik Pesanan Ketiga PT KAI Diujicoba

Dalam waktu dekat, tambah Adrian, pihaknya juga akan memanggil BPN Kota Palembang untuk dimintai keterangan sebagai pihak terkait, dan telah berkoordinasi dengan pimpinan Ombudsman RI untuk memanggil Dirut PT KAI untuk dimintai keterangan lanjutan.

“Kita berharap, semoga permasalahan ini dalam menemukan penyelesaian terbaik,” tandas dia.

Diketahui sebelumnya, pihak PT KAI melaporkan warga dengan sangkaan pidana memasuki pekarangan tanpa ijin dan/atau pemalsuan surat dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, dan atau penyerobotan tanah sebagaimana pasal 167 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana, dan atau pasal 266 KUHP Pidana, dan atau 385 KUHPidana.

Berikutnya, pihak warga melalui salah seorang warga juga melaporkan PT KAI ke Polda Sumsel dengan sangkaan beberapa pasal diantaranya pengrusakan dan penyerobotan.

Editor : Sidratul Muntaha