Deteksi Gejolak Harga Barang, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Hal Ini

BOGOR, iNewspalembang.id – Seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota bersama Bank Indonesia (BI) diminta untuk terus memantau harga barang dan jasa, agar bisa mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

“Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Baca Juga

Sebelum Pertemuan Bilateral, Presiden Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya

Kemudian, Jokowi juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

Karena dua hari lalu, sambung Presiden, soal beras sudah memperingatkan Bulog untuk masalah ini, karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit.

“Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ungkap dia.

Baca Juga

Hadirkan Infrastruktur AI, Presiden Jokowi Sebut Microsoft Bakal Investasi Sebesar Rp27,6 Triliun

Semua kepala daerah, jelas Jokowi, agar berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi. Seperti yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik.

“Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” jelas dia.

Tak lupa, Presiden juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

Baca Juga

Soal Putusan MK Terhadap PHPU Pilpres 2024, Presiden Jokowi: Ini yang Penting bagi Pemerintah

“Saya lihat sekarang dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha