JAKARTA, iNewspalembang.id – Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menyerahkan '17+8 Tuntutan Rakyat' kepada DPR RI secara simbolis di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang merupakan gabungan dari aktivis hingga influencer, seperti Ferry Irwandi, Andovi da lopez dan Jerome Polin, menyerahkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Andovi da Lopez menyatakan, mereka berbelasungkawa atas meninggalnya warga dalam unjuk rasa, yang berbuntut kericuhan beberapa waktu lalu. Ucapan itu dilayangkan sebelum memberikan surat 17+8 Tuntutan Rakyat.
“Saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR, dan sebelum itu bagi kalian yang bertanya kenapa kita ke sini, karena saya adalah Andovi da Lopez warga (dapil) Depok 2 Timur, rakyat Indonesia," ujar salah satu influencer itu.
Influencer lainnya, Abigail Limuria mengungkapkan, penyerahan tuntutan ini menjadi momentum setiap lapisan masyarakat untuk bisa sama-sama melayangkan tuntutan kepada wakil rakyat dan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab.
"Kami melihat ini menjadi momentum dari setiap lapisan bisa sama-sama menuntut gitu, come together secara bersama bersatu mengawal dan menuntut pemerintah yang memang harus bertanggung jawab kepada kita," ungkap dia.
Sementara, Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Andre Rosiade yang menerima surat 17+8 Tuntutan Rakyat menjelaskan, pihaknya akan menyerahkan aspirasi dalam tuntutan tersebut kepada pimpinan DPR.
“Ini kan dokumen ini dari Sekretariat Jendral DPR akan ke Badan Aspirasi. Lebih baik diserahkan ke kami, nanti saya, kami akan beri tanda terima, bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” jelas dia.
Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah sendiri dalam 17 tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu atau deadline 5 September 2025. Sementara tuntutan jangka panjang mempunyai deadline 31 Agustus 2026.
17 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 MINGGU
Deadline: 5 September 2025
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojek) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 TAHUN
Deadline: 31 Agustus 2026
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus merevisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, serta evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
