Sah, Pemkab Banyuasin Resmi Tetapkan Peraturan Bupati tentang RAD KSB tahun 2024-2029

PANGKALAN BALAI, iNewspalembang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Tahun 2024-2029.

Menurut Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, Perbup tersebut untuk memastikan prinsip keberlanjutan dałam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga

Jalankan Mandat Pusat, Banyuasin Jadi Kabupaten Pertama Selesaikan Dokumen RAD KSB di Sumsel

Karena, sambung dia, pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemkab Banyuasin untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal.

"Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Untuk memastikan keberlanjutannya, pembangunan kelapa sawit harus menyeimbangkan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,” ujar dia.

“Kami berharap dokumen RAD-KSB ini dapat berkontribusi dałam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin dan pembangunan kelapa sawit di Indonesia,” imbuh dia.

Hani Syopiar mengatakan, bahwa RAD-KSB merupakan mandat dari pemerintah pusat (Inpres nomor 6 tahun 2019) yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit dan meningkatkan pemasukan PAD, serta sebagai syarat penerimaaan DBH kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 91 Tahun 2023  tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunnak) Banyuasin Edil Fitriadi, SP, MSi melanjutkan, Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumsel yang luasnya hampir 270 ribu hektar dan merupakan kabupaten pertama di Sumsel yang selesai menyusun dokumen RAD-KSB, dengan dukungan dari World Resources Institute (WRI) Indonesia dan HaKI (Hutan Kita Institute).

RAD-KSB ini, ungkap Edi, disusun melalui proses partisipatif para pihak yang tergabung dałam tim penyusun dan tim pelaksana RAD-KSB Kabupaten Banyuasin serta ditetapkan melalui SK Bupati Banyuasin No. 174/KPTS/BAPPEDA-LJTBANG/2023.

“Penyusunan RAD-KSB merupakan salah satu bentuk kerja sama Pemkab Banyuasin dengan lembaga riset WRI Indonesia yang diresmikan dałam Kesepakatan Bersama No.415.4/181/MoU/l/2022 tentang Komoditas Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin,” ungkap dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin Ir Kosaruddin, MM menjelaskan, selain mandat dari Inpres No 6 Tahun 2019, penyusunan RAD-KSB bagi daerah kabupaten penghasil kelapa sawit juga memiliki tiga urgensi, antara lain sebagai peta jalan (roadmap) perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, capaian kinerja daerah dałam peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

“Serta menjadi salah satu syarat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah,” jelas dia.

South Sumatera and Aceh Senior Program Lead WRI Indonesia, Jasnari menambahkan, pihaknya sangat bangga dapat membantu proses penyusunan RAD-KSB untuk Kabupaten Banyuasin bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, OPD Provinsi Sumsel, HaKI, APKASINDO, GAPKI, MAKSI, akademis, dan mitra pembangunan lainnya.

“Kedepannya, kita berharap pengelolaan kelapa sawit Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Kabupaten Banyuasin dapat berjalan lebih baik,” tandas dia.

Keberadaan RAD-KSB ini diharapkan dapat menjadi dokumen panduan rencana aksi untuk mencapai indikator keberlanjutan kelapa sawit di Banyuasin untuk periode 2024-2029.

Beberapa poin yang tercakup dalam RAD-KSB ini adalah:

1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur
2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Petani Pekebun
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa
5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit
6. Penyelenggaraan Rencana Aksi

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang selanjutnya dapat terus disempumakan dengan masukan dari para pihak terkait.

Editor : Sidratul Muntaha